Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 45, No 1 (2011)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasar TeoriMaqasid Al-Syariah ]]>
<![CDATA[Makhrus Munajat]]>
<![CDATA[ Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ajish.2011.45.1.%p
<![CDATA[Upaya dan bentuk formalisasi syari'at Islam di Indonesia diperdebatkan, di satu sisi dikehendaki tegaknya syari'at Islam secara legal formal, di sisi lain menginginkan tegaknya the islamic order pada komunitas masyarakat, artinya Islam lebih mementingkan aspek moral ketimbang legal formalnya. Demikian halnya dengan upaya formalisasi hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan. Model transformasi hukum pidana Islam di Indonesia pada saat ini tidak sampai pada dataran sanksi sebagaimana yang diterapkan dalam AlQuran. Akan tetapi perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran dianggap sebagai tindak pidana, karena zina, qazf, mencuri, muharib, bughat, syurb al-khamr, murtad, dan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam. Positivisasi hukum pidana Islam di Indonesia harus melalui ijma'(ijtihad jama'i) dengan lembaga ahl al-hall wa al-Aqdnya. Yang terdiri dari berbagai unsur, semisal hay'at al-tsyri'iyyah, al al-ikhtisas dan hay'at al-siyasah (lembaga politik) dapat diterjemahkan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.]]>
<![CDATA[Determinan Pelarangan PraktikShort Selling dalam Lingkup Pasar Modal Syariah dan Realitasnya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wiwiek R. Adawiyah]]>;
<![CDATA[Najmudin Najmudin]]>
<![CDATA[ Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ajish.2011.45.1.%p
<![CDATA[Capital market is an activity related to public offering and trading of securities, public companies relating to the issuance of securities, institutions and professionals associated with the effects. One of the most popular financial instruments and commonly used in conventional capital market, including in Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia) is short-selling. In regulation of Bapepam-LK No. V.D.6, short-selling is the sale of securities in which the securities are not owned by the seller when the transaction is executed. In general, this transaction clearly violated syariah guidance, as embodied in the Fatwa of DSN-MUI No. 20 Year 2001 and No. 40 year 2003, because of short-selling synchronized with the bay' ma'dum based on the hadith "You may not sell anything which are not your belongings". Therefore, this paper aims at studying the issues surrounding the interpretation and the reality of short-selling instruments. Three main results obtained were permissibility of shares as the object of the loan contract, the issue of bay 'ma'dum can be interpreted as a collateral of delivery which can be controlled by the rules of Bapepam-LK, and thirdly, the economic benefit from the imposition of a fee in the formof the loan contract is concluded as a forbidden usury.]]>
<![CDATA[Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath al-Ahkam ]]>
<![CDATA[A. Yasid A. Yasid]]>
<![CDATA[ Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ajish.2011.45.1.%p
<![CDATA[Epistemologi ushul fiqh merupakan teori ilmu hukum yang dibangun untuk mengkreasi diktum-diktum fiqh yang amat diperlulan untuk tatakelola kehidupan ummat manusia sehari-hari. Epistemologi ini mula-mula dibangun oleh al-SyafiI pada abadke-2 hijriyah untuk merespons alotnya perdebatan hukum antara kalangan ahl al-ray dan ahl al-hadith saat itu. Dengan hadirnya epistemologi ini maka setiap perdebatan menyangkut hukum dalam Islam bisa dibingkai secara akademik karena dapat merujuk pada kajian teori tertentu. Struktur ilmu ushul fiqh memadukan unsur teks normatif berupa wahyu verbal di satu pihak dan logika formal di pihak lain. Dengan struktur seperti ini tidak sedikit kalangan menganggap bahwa ilmu ini merupakan falsafah Islam faktual yang berfungsi mengawasi kehidupan manusia yang senantiasa beraktivitas di muka bumi. Tujuan ilmu ushul fiqh adalah memunculkun ketentuan hukum agar manusia tidak menyimpang dari fitrahnya dan terseret ke dalam berbagai ketimpangan. Karena itu, pemberdayaan ilmu ini secara optimal dan proporsional diyakini dapat memaksimalkan proses istinbath al-ahkam yang dapat berimplikasi pada dinamika hukum Islam sesuai tingkat perubahan masyarakat.]]>
<![CDATA[Nilai-Nilai dalam Pertimbangan Seriousness Of Crime: Kajian Pada Komunitas Muslim ]]>
<![CDATA[Fathul Lubabin Nuqul]]>
<![CDATA[ Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ajish.2011.45.1.%p
<![CDATA[Public opinion about seriousness of crime was influenced by much internal from person (observer) variable, beside variable form nature of crime and criminal profile. One of internal variable is value which in embracing by individual, one of the values is coming from religion value. In religion values, especially Islamic value, arranges people behavior in relating with his god and with other people. This religion value also influences their opnion to crime and action as response to crime. Nevertheless has not many field studies yet publication explaining about the Islam value in criminal justice system phenomenon and influence at people behavior, so that it generates many questions about how Muslims opinion crime and criminal justice system. The purpose of the research is to know crimes was assumed is serious for Muslim and Muslims consideration are in determining seriousness of crime. There search involves 163 psychology undergraduate. In the research, respondent asked to choose out of 23 form of crime assumed most serious and followed with open-end questionnaire related to reason of election of crime that is most serious. The result shows that apostates (murtad), intended genocide and corruption are most serious crime. Goodness and humanity value is most dominant reason in determination of seriousness of crime. Opinion about seriousness crime has implication at assessment of justice at Law enforcement.]]>
<![CDATA[Kedudukan Anak di luar Pernikahan Menurut KUH Perdata dan Menurut Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Agussalim Andi Gadjong]]>
<![CDATA[ Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ajish.2011.45.1.%p
<![CDATA[Anak zina menurut KUH. Perdata, dipandang sebagai anak yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum, berupa kewarisan dan kekeluargaan dengan kedua orang tuanya, namun ia hanya berhak mendapat biaya penghidupan sesuai dengan kemampuannya. Anak zina menurut hukum Islam dipandang sebagai anak yang tidak sah, dan tidak mempunyai hubungan nasab dan kewarisan terhadap bapaknya, melainkan kepada ibu dan keluarga ibunya.]]>
<![CDATA[IstishabSebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis ]]>
<![CDATA[Saidurrahman Saidurrahman]]>
<![CDATA[ Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ajish.2011.45.1.%p
<![CDATA[Syariat Islam adalah penutup semua risalah samawiyah, yang membawa petunjuk dan tuntunan Allah untuk ummat manusia dalam wujudnya yang lengkap dan final. Dengan posisi seperti ini, maka Allah pun mewujudkan format Syariat Islam sebagai syariat yangabadi dan komperhensif. Hal itu dibuktikan dengan adanya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dalam Islam yang membuatnya dapat memberikan jawaban terhadap hajat kebutuhan manusia yang berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan zaman. Secara kongkrit hal itu ditunjukkan dengan adanya dua hal penting dalam hukum Islam: (1) nash-nash yang menetapkan hukum-hukum yang tak akan berubah sepanjang zaman dan (2) pembukaan jalan bagi para mujtahid untuk melakukan ijtihad dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara sharih dalam nash-nash tersebut. Jika kita berbicara tentang ijtihad, maka sisi rayu (logika-logika yang benar) adalah hal yang tidak dapat dilepaskan darinya. Karena itu, dalam Ushul Fiqih sebuah ilmu yang mengatur proses ijtihad- dikenal beberapa landasan penetapan hukum yang berlandaskan pada penggunaan kemampuan rayu para fuqaha. Salah satunya adalah istishhab yang akan dibahas dan diuraikan dalam tulisan ini.]]>
<![CDATA[Wacana Demokrasi dalam Pemikiran Politik Islam ]]>
<![CDATA[Muhammad Hasbi]]>
<![CDATA[ Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ajish.2011.45.1.%p
<![CDATA[This article talks about democracy concept and it relationship to religion which is concept and a means value system is extremely important in the human life. The problem is between Islam as the conviction based on divine revelation and democracy that is product of human reason as social creature. Side long, Islam actually is the initiator in political system application that very appreciate humanity and on the other side democracy system appreciated as the most appreciating system about humanity, so that almost entire government in the world include most of Islamic state accept this system. This democracy system is still in process and its fluency dependent on three component within the state, they are political will from the state, strong commitment from the political society, and strong guidance from civil society to bring the democracy system into reality. For the Muslim, this socialization will be more effective when it also done through religion approach, by the translation of that democracy ideas into religiouslanguage, and integration between it and learning of Islamic religious discipline that discuss about constitutional.]]>
<![CDATA[Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Ermi Suhasti Sy]]>
<![CDATA[ Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ajish.2011.45.1.%p
<![CDATA[Married couples of different religions argue that they have no serious problems in families. They feel that their couple has fulfilled their needs, they do not live under poverty, and they are happy. In relation to the religious life, they feel that their couple gives much attention on freedom of religion and everyone in their family is free to perform their own religious worship. Their couple never asks them to change their belief to his/her religion. This also occurs in the religious social life in Melati village, Sleman, Yogyakarta. They feel very lucky to live among tolerant society, in which people honor religious diversity. Although they live among tolerant people, they feel uncomfortable in communicating with other people, especially in relation with the religious social activities, because they live in interfaith marriage. This makes them reluctant to be active in religious social activities. This article presents happiness and harmony among couples living in interfaith marriage in Mlati village, Sleman Regency, Yogyakarta.]]>
<![CDATA[Konsepsi Hukum Ibn Arabi: Upaya Merumuskan Pendekatan Spiritual Terhadap Hukum ]]>
<![CDATA[Nurasiah Nurasiah]]>
<![CDATA[ Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ajish.2011.45.1.%p
<![CDATA[Metode sufi yang berpijak pada kualifikasi dan pengetahuan hati, berkonsekuensi pada perhatian dan penekanan sufi pada aspek batiniah atau sisi spiritual dari sesuatu. Penerapan metode ini terhadap hukum merupakan kajian yang masih baru. Dalam hal ini, Ibn Arab adalah pemikir sufi komprehensif yang telah menerapkan metode spiritual dalam bidang hukum, begitu lengkap, sistematis, dan yang paling konsisten. Pada tataran praktik agama dalam bentuk fikih, metode spiritual Ibn Arab menawarkan tuntutan untuk merengkuh kesucian hati sebagai substansi dan makna hakiki ibadah dan hukum. Pada tataran kaidah hukum, metode dan pendekatan spiritual-batiniah Ibn Arab menghasilkan doktrin Kasih Sayang Tuhan dalam Hukum, yang mengimplementasikan diri dalam bentuk kaidah kemudahan dalam hukum. Sementara dalam teori hukum, pendekatan spiritualnya membentuk rumusan tentang kedudukan hati sebagai sumber hukum, yang intinya bermuara pada tuntutannya untuk menghasilkan hukum yang melibatkan hati nurani dan menjalankan hukum dengan pelibatan penghayatan terdalam pada makna hakiki hukum.]]>
<![CDATA[Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising) ]]>
<![CDATA[Miftahul Huda]]>
<![CDATA[ Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ajish.2011.45.1.%p
<![CDATA[Produktifitas pengelolaan wakaf oleh nazir adalah sebuah keniscayaan untuk menyalurkan hasil wakaf secara terus-menerus. Asumsi ini membutuhkan ketersediaan sumber daya/dana wakaf bagi nazir dengan cara mengembangkan model-model penggalangan sumber wakaf khususnya wakaf uang. Di sisi yang lain, UU No 41 Tahun2004 Tentang Wakaf mengamanatkan Lembaga Keuangan Syariah PenerimaWakaf Uang (LKS-PWU) untuk menjadi lembaga penerima dan custody wakaf uang tersebut. Tentu kerjasama antara nazir sebagai pengelola wakaf uang dan LKS-PWU menjadi urgen. Karena itu, makalah ini bertujuan mendesain seperti apa mekanisme kerja bersama antara nazir sebagai lembaga pengelola wakaf dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai lembaga yang formal ditugaskan untuk menghimpun, mengumpulkan dan sekaligus lembaga titipan wakaf uang, dalam mengembangkan penggalangan wakaf uang dari masyarakat. Mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan kedua lembaga tersebut melakukan program pengelolaan wakaf uang bersama baik dalam konteks resource management, asset management maupun grand management, dengan tetap memberikan porsi fungsi masing-masing lembaga. LKS-PWU sebagai penerima dan sebagai kustodi sedangkan nazir sebagai pengelola dan menyalurkan hasil wakaf uang. Tentu saja dalam ketiga segmen pengelolaan tersebut, kedua lembaga secara integratif melakukan kerjakerja bersama baik dalam memberikan motivasi/sosialisasi, program, maupun metode penggalangan wakaf uang.]]>
